BORNEOHITZ.ID, MURUNG RAYA – Kalangan DPRD Murung Raya berharap terkait kebijakan pemerintah yang memutuskan hubungan kerja para tenaga pendidik berstatus honorer dengan masa kerja dibawah dua tahun baru-baru ini, agar segera mendapatkan solusi terbaik melalui kebijakan pemerintah daerah.
Hal ini disampaikan Anggota sekaligus Ketua Komisi II DPRD Mura Bebie S Sos SH MM M AP, yang sekaligus menyatakan dukungannya terhadap apapun langkah strategis pemda setempat, melalui berbagai kebijakan-kebijakan khusus yang tentunya tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
“Tentunya kondisi ini sangat mempengaruhi keberlanjutan pendidikan, terutama kabupaten kita yang kondisinya masih kekurangan tenaga guru,” kata politisi asal partai PDI Perjuangan ini saat dikonfirmasi awak media, Senin (7/4).
Menurutnya saat ini pemerintah daerah khususnya Bupati dan Wakil Bupati tentu akan segera mengambil langkah cepat untuk mengatasi permasalah tersebut.
Legislator asal Dapil Murung Raya II ini juga mengungkapkan beberapa pendapatnya terkait langkah-langkah yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah, diantaranya pemerintah daerah dapat menggandeng sektor swasta atau lembaga pendidikan non-pemerintah untuk mencari solusi bersama dalam memberdayakan guru honorer.
“Kondisi ini menjadi tugas kita bersama, dengan mendukung upaya dan langkah kebijakan pemerintah daerah untuk tetap memperjuangkan guru honorer daerah dapat terus mengabdi dan berkarya untuk kemajuan dunia pendidikan di Kabupaten Murung,” tandasnya. adv/bhz1
Eksplorasi konten lain dari Borneo Hitz
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
