Anggaran Perjalanan Dinas Diefisiensikan Dari Total 221 Miliar Menjadi 93 Miliar

BORNOEHITZ.ID, MURUNG RAYA – Pemerintah Kabupaten Murung Raya bakal memberlakukan kebijakan pemotongan belanja perjalanan dinas sekitar 50 persen dalam rangka efisiensi anggaran sesuai instruksi pemerintah pusat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Murung Raya, Dr Drs Hermon Msi mengatakan bahwa, kebijakan pemotongan belanja perjalanan dinas untuk seluruh perangkat daerah mengacu pada surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD tahun 2025.

”Efisiensi belanja ini merupakan instruksi presiden yang harus dilaksanakan di masing-masing daerah. Efisiensi anggaran dilakukan dengan membatasi belanja kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, seminar, hingga kegiatan focus group discussion (FGD),” kata Sekda Mura dalam kegiatan rapat kerja Bupati dan Wakil Bupati dengan jajaran pemerintahan di GPU Tira Tangka Balang di Puruk Cahu, Senin (10/3).

Menurut, Hermon anggaran perjalanan dinas untuk seluruh OPD di lingkup Pemkab Murung Raya untuk tahun anggaran 2025 yang semula berjumlah 221 miliar rupiah, setelah penyesuain anggaran menjadi Rp.93 miliar rupiah.

”Perihal pemotongan anggaran perjalanan dinas ini masih akan koordinasikan lagi bersama bersama Bapak Bupati kita,” ujar Hermon.

Ditempat yang sama Bupati Murung Raya, Heriyus SE berharap adanya kebijakan efisiensi anggaran diharapkan bisa memfokuskan program pemerintah yang lebih penting, terutama dalam rangka mempercepat pembangunan sesuai dengan visi-misi bupati dan wakil bupati periode 2025-2030.

”Perjalanan dinas tetap dilaksanakan, akan tetapi tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya. Perjalanan dinas harus selain harus disesuaikan dengan anggaran, juga harus memperhatikan manfaat serta jumlah orang yang berangkat pasca efisiensi anggaran ini,” ucap Heriyus pada acara yang juga dihadiri Wakil Bupati Murung Raya.

Lebih jauh, Heriyus meminta agar semua OPD lebih memaksimalkan program dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dari berbagai sektor, serta juga berusaha lagi memperoleh kembali opini WTP dari BPK RI yang sebelumnya sempat mendapatkan opini WDP. (adv/bhz1)